Para pengusaha angkutan atau pelayaran wajib membayarkan santunan bagi para pelaut ataupun ABK yang meninggal di atas kapal.

Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mengusulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lantaran beleid tersebut tidak secara…

JAKARTA — Kementerian Perhubungan berwenang sepenuhnya menangani ketenagakerjaan pelaut sesuai Konvensi Ketenagakerjaan Maritim yang diratifikasi Indonesia pada 2016.

Mathias Tambing terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Pelaut Indonesia (PP KPI) dalam Kongres Luar Biasa (KLB) KPI yang berlangsung pada 15-17 Desember 2017…

Sekretaris Pimpinan Pusat Kesatuan Pelaut Indonesia Sonny Pattiselano mengatakan banyak pelaut asal Indonesia yang memilih untuk bekerja di kapal asing. Faktor utamanya adalah…

Federasi Pekerja Transport Internasional (ITF) mendesak pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi Pekerja Maritim (Maritime Labour Convention/MLC) karena terancam…

BISNIS.COM, JAKARTA—International Transport workers Federation Regional Asia Pasifik mendesak pemerintah meratifikasi konvensi pekerja maritim atau Maritime Labour Convetion/MLC…

BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Perhubungan menyatakan standardisasi upah minimum sektor kelautan akan diupayakan naik mendekati standar internasional seiring dengan meningkatnya…