Setidaknya terdapat 10 aspek yang berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat pada 2025, dari kenaikan PPN jadi 12%, asuransi TPL wajib, hingga UKT naik.

AAUI mengungkap urgensi asuransi wajib tanggung gugat pihak ketiga atau third party liability (TPL) di tengah maraknya kecelakaan lalu lintas.

Dengan banyaknya kecelakaan, seberapa urgen asuransi wajib tanggung gugat pihak ketiga atau third party liability (TPL)?

Dua emiten asuransi, TUGU dan LPGI, bersiap menadah berkah implementasi wajib asuransi TPL.

Bisnis, JAKARTA -— Pemain asuransi menantikan rencana penerapan wajib asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) kendaraan pada…

Jasaraharja Putera mendukung rencana ketentuan kendaraan menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau asuransi TPL.

OJK menilai asuransi wajib third party liabilities (TPL) kendaraan bermotor dapat memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan.

Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, Pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) bagi implementasi wajib asuransi TPL.

Saat ini, asuransi pihak ketiga tidak diwajibkan dan hanya menjadi manfaat tambahan dari polis asuransi kendaraan bermotor di Indonesia.

Pemerintah sedang menggodok peraturan pelaksana asuransi wajib yang salah satunya mengenai asuransi mobil dan motor third party liability (TPL).

AAUI mengusulkan pembayaran iuran asuransi wajib third party liability (TPL) bagi mobil dan motor menjadi komponen pajak kendaraan bermotor (STNK).

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP asuransi wajib TPL bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini.

Rencana penerapan asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (TPL) mulai 2025 menuai penolakan lantaran preminya dinilai membebani masyarakat.

Asuransi Jasindo menyambut baik rencana implementasi asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga TPL bagi pemilik kendaraan.

PP tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi wajib tersebut, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.