Fraksi PKB DPR menolak rencana usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar dilakukan formulasi ulang anggaran pendidikan 20% dari APBN (mandatory spending).
Sri Mulyani meminta reformulasi ketentuan mandatory spending dalam anggaran pendidikan 20% dari APBN, agar tidak dihitung persentase terhadap belanja negara.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai akan ada sejumlah tantangan ke depan dengan dihapuskannya mandatory spending dari Undang-Undang Kesehatan.