RAPBN 2025 mencerminkan masa transisi yang baik dan merupakan suatu proses yang perlu dihargai

Ekonom BSI Banjaran Surya mendukung wacana pemerintah melakukan penarikan utang di awal (prefunding) untuk biayai APBN 2025 Prabowo Subianto.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini akan mengubah APBN 2025 yang sudah disiapkan oleh Menkeu Sri Mulyani. Benarkah?

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat tambahan sebesar Rp21,49 triliun untuk anggaran 2025.

DPR menyatakan Rancangan APBN (RAPBN) 2025 tidak akan terpengaruh peluang perubahan jumlah kementerian pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Badan Otorita IKN (OIKN) mengusulkan penambahan anggaran pada 2025 ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Risiko Fiskal dari BJPS Ketenagakerjaan hingga Aksi PGEO di Kenya menjadi pilihan berita redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Rabu (4/9/2024).

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani meminta tambahan anggaran pada 2025 sebesar Rp889 miliar.

Keputusan pemerintah mengerek target dividen BUMN menjadi Rp90 triliun pada 2025 menjadi katalis positif bagi saham pelat merah.

Erick Thohir bakal menginstruksikan langkah efisiensi kepada seluruh BUMN agar target dividen sebesar Rp90 triliun pada 2025 dapat terwujud.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan setoran dividen dari perusahaan pelat merah ditargetkan mencapai Rp90 triliun pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Setoran dividen BUMN sebesar Rp86 triliun pada 2025 dinilai tidak realistis dan berisiko mengancam kinerja masa depan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun untuk menjalankan pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp61,31 triliun sehingga total anggaran kementerian pada tahun depan menjadi Rp136 triliun.

Emiten BUMN PTBA, TLKM, dan BBRI mengungkapkan komitmennya terkait pembagian dividen untuk tahun buku 2024. Rasio bakal meningkat?

Pemerintahan Prabowo Subianto merencanakan alokasi belanja perpajakan senilai Rp445,5 triliun. Sektor apa saja yang kebagian insentif?