Orang yang membeli rokok eceran biasanya juga membeli produk lain seperti gorengan atau nasi bungkus.

Produsen rokok buka-bukaan pihak yang paling diuntungkan dari munculnya aturan larangan penjualan rokok secara eceran yang diterbitkan Pemerintahan Jokowi.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo) menyebut aturan penjualan rokok terbaru berpotensi membuat rugi ritel modern hingga Rp21 triliun

Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) berencana melakukan uji materil terhadap aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024.

Pedagang dan pengusaha ritel modern kompak menolak aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

ABDSI optimistis pelaku UMKM dapat beradaptasi seiring adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Kemenkop UKM menerima sejumlah keluhan dari pelaku UMKM imbas adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Menkop UKM Teten Masduki buka suara usai larangan penjualan rokok secara eceran disebut merugikan pedagang kecil atau UMKM.

Ritel modern sejak awal tidak menjual rokok secara eceran, sehingga tidak akan terpengaruh dengan larangan.

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menolak keras aturan berkenaan dengan produk hasil tembakau yang tertuang dalam PP Kesehatan.

Larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dalam PP No.28/2024 dianggap merugikan para pedagang warung kelontong dan kaki lima.

Laba GGRM turun 71,85% YoY menjadi Rp925,51 miliar pada semester I/2024. Sejumlah tantangan masih menghadang emiten rokok ke depan.

Pengamat meyakini penerimaan cukai rokok alias cukai rokok tak akan terdampak aturan larangan penjualan rokok eceran.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa pelarangan penjualan rokok eceran tidak akan berdampak pada penerimaan cukai.

Warung madura, pedagang asongan hingga starling mempertanyakan alasan pemerintahan Jokowi menerbitkan kebijakan larangan penjualan rokok eceran.

Prospek saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) dinilai masih muram usai pemerintah menerbitkan aturan tentang pelarangan penjualan rokok eceran.