Pengaturan kemasan polos tanpa merek untuk seluruh produk rokok dinilai dapat mengancam keberlangsungan tenaga kerja di industri hulu-hilir tembakau.

Industri pengolahan susu formula dapat terimbas dampak pengetatan pembatasan iklan hingga larangan diskon untuk pemasaran.

Wacana penetapan aturan kemasan polos tanpa merek dinilai bisa memicu peredaran rokok ilegal.

Aturan kemasan rokok polos berisiko mempersulit konsumen mengakses produk tembakau yang lebih rendah risiko.

Gaprindo mengklaim PP Kesehatan akan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp200 triliun karena memengaruhi pendapatan berbagai pihak.

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) resah dengan kebijakan baru terkait penerapan kemasan polos untuk seluruh produk rokok.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan disebut dapat membuat industri hasil tembakau (IHT) makin terpuruk.

Apindo bersama 20 asosiasi lintas sektor industri hasil tembakau (IHT) sepakat menolak regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan.

Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia menilai sejumlah pasal di Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 (PP Kesehatan) tak kondusif bagi industri

Penerapan PP No. 28/2024 tentang Kesehatan dinilai perlu untuk dikaji ulang karena berisiko mematikan industri produk tembakau hingga pelaku UMKM.

Ekonom menilai implementasi PP Kesehatan perlu memperhatikan kepentingan industri padat karya hingga ekonomi nasional.

Asosiasi petani tembakau dan cengkeh makin cemas dengan kebijakan yang menekan industri hasil tembakau (IHT) hingga mengganggu ekosistem hilir maupun hulu.

Pelaku industri produk tembakau alternatif mengusulkan revisi PP Kesehatan karena dinilai cacat hukum.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai PP No. 28/2024 tentang Kesehatan bisa berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo) menyebut aturan penjualan rokok terbaru berpotensi membuat rugi ritel modern hingga Rp21 triliun

Pedagang dan pengusaha ritel modern kompak menolak aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.