Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) akan diberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Muhammadiyah mempertimbangkan menggarap lokasi tambang lain alih-alih menerima area tambang batu bara yang ditawarkan pemerintah.

Dua tambang yang disiapkan untuk ditawarkan kepada Muhammadiyah adalah bekas lahan PT Arutmin Indonesia atau bekas lahan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

Nahdlatul Ulama (NU) resmi mengantongi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk mengelola wilayah tambang batu bara bekas entitas Grup Bakrie.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kukuh menolak tawaran untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK)

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

PP Muhammadiyah akan mengumumkan sikap resminya atas tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah pada akhir pekan ini.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih memproses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Nahdlatul Ulama (NU).

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung buka suara soal kabar Muhammadiyah menerima izin tambang yang ditawarkan pemerintah.

Penawaran prioritas izin tambang kepada ormas keagamaan dinilai menciderai aspek persaingan usaha yang sehat.

Presiden Jokowi resmi mengalihkan kewenangan penetapan dan pemberian izin tambang ormas keagamaan kepada Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.