Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritisi kebijakan Jokowi yang membagi-bagikan izin usaha tambang (IUP) ke ormas keagamaan.

Langkah sejumlah ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menerima penawaran konsesi tambang dari pemerintah menuai kritik

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjanjikan lahan tambang terbaik untuk Muhammadiyah. Setara dengan KPC untuk NU?

PAN minta PP Muhammadiyah ambil langkah hati-hati saat menerima izin pengelolaan tambang.

Keputusan Muhammadiyah menerima izin tambang dari pemerintah dikhawatirkan akan mencederai independensinya sebagai organisasi non-profit untuk ummat.

PAN mengingatkan Muhammadiyah agar berhati-hati dalam pengelolaan tambang setelah menyatakan siap menerima WIUPK yang ditawarkan pemerintah.

PP Muhammadiyah merilis beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

PP Muhammadiyah telah resmi menerima WIUP yang ditawarkan pemerintah.

PP Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.

Muhammadiyah berjanji bakal mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah dengan tidak merusak alamnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah tunjuk Muhadjir Effendy menjadi ketua tim pengelola tambang, berikut daftar lengkap pengurus.

Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy menjadi Ketua Tim Pengelola Tambang setelah menerima tawaran Presiden Jokowi untuk mengelola tambang

Muhammadiyah siap untuk kelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah RI.

Manuver Muhammadiyah terkait penerimaan atas tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah menjadi sorotan publik.

PP Muhammadiyah akan mengumumkan sikap resminya atas tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah pada akhir pekan ini.