Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengaku telah melaksanakan survei untuk mencari titik tambang yang akan dikelola oleh ormas mereka.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) akan diberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Muhammadiyah mempertimbangkan menggarap lokasi tambang lain alih-alih menerima area tambang batu bara yang ditawarkan pemerintah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersuara soal pengusaha yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang

PP Muhammadiyah tengah bersiap-siap sebelum mengeksekusi konsesus atau izin tambang batu bara yang diberikan pemerintah.

Presiden Jokowi menerima perwakilan ormas PP Muhammadiyah di Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir buka suara soal stigma negatif kepada ormas keagamaan yang terima izin tambang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyiapkan dua opsi lahan tambang batu bara bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) untuk Muhammadiyah.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengaku belum mempertimbangkan untuk mengambil izin pengelolaan tambang dari pemerintah.

Sekjen Muhammadiyah mengatakan pihaknya siap ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang batu bara yang diberikan pemerintah tanpa merusak alam.

Dua tambang yang disiapkan untuk ditawarkan kepada Muhammadiyah adalah bekas lahan PT Arutmin Indonesia atau bekas lahan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

Nahdlatul Ulama (NU) resmi mengantongi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk mengelola wilayah tambang batu bara bekas entitas Grup Bakrie.

Kementerian ESDM masih belum menentukan lahan bekas PKP2B yang bakal diberikan kepada Muhammadiyah dan PP Persatuan Islam (Persis).

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kukuh menolak tawaran untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK)

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mengaku tertarik untuk mendapatkan konsesi pengelolaan tambang dari pemerintah.

Amien Rais mengkritisi langkah Muhammadiyah yang menerima tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari Jokowi.