Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan dirinya menjadi Wantimpres, menekankan ingin kembali ke Solo.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk bergabung menjadi anggota Wantimpres.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan pemerintahan tidak setuju untuk mengubah Dewan Pertimbangan Presiden diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin mengaku bahwa inisiatif DPR bahwa mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah ide yang cemerlang.

Presiden Jokowi mengaku bahwa rencana untuk pulang ke Solo saat pensiun setelah masa baktinya selesai pada Oktober 2024 mendatang belum berubah.

Revisi Undang-undang (UU) No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dikhawatirkan akan melanggar ketentuan konstitusi demi kepentingan kelompok tertentu.

Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) menghapus syarat memiliki keahlian khusus bagi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Revisi UU Wantimpres dikritik pakar karena bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan koalisi Prabowo

Revisi UU Wantimpres yang akan dikebut DPR dalam sebulan menuai polemik

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai usulan RUU Wantimpres itu menempuh proses yang secepat kilat.

DPR akan mengebut pembahasan revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden agar rampung sebelum masa tugas berakhir pada Oktober 2024.

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait berharap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR.

DPR mengembalikan lembaga Dewan Pertimbangan Agung, usai Badan Legislasi menyetujui RUU Wantimpres.