Berikut simulasi perhitungan pemotongan iuran Tapera 3% yang diberlakukan untuk para pekerja di atas UMR.

BP Tapera mencatat hingga periode Agustus 2024 pemerintah telah menyalurkan Rp14,69 triliun untuk penyaluran 119.100 unit rumah bagi MBR.

BP Tapera menargetkan alokasi pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat mencapai 220.000 unit pada 2025.

BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan kepada MBR sebesar Rp142,11 triliun sejak 2010 hingga 31 Juli 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku siap menghadap DPR untuk membahas kelanjutan implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pembangunan rumah subsidi untuk MBR terancam mandek akibat kuota FLPP tahun 2024 sudah nyaris habis. Kondisi ini terjadi di tengah riuh Tapera.

Program Tapera memotong gaji setiap pegawai pemerintah, swasta, maupun pekerja mandiri senilai 3% dari gaji yang diterima setiap bulannya.

Di tengah polemik Tapera, kondisi yang cukup mencengangkan terjadi pada rumah subsidi Villa Kencana Cikarang yang sepi penghuni hingga terbengkalai.

REI Batam mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat Tapera belum efektif dalam mengatasi persoalan backlog perumahan.

BP Tapera membantah tudingan bahwa iuran peserta Tapera bakal dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan IKN.

YLKI mendorong pemerintah untuk membatalkan implementasi program Tapera pada 2027 sesuai tuntutan masyarakat.

Ombudsman RI mengusulkan agar iuran Tapera sebesar 3% ditanggung sepenuhnya oleh pekerja dan tidak perlu melibatkan pengusaha.

BP Tapera buka suara terkait dengan wacana penundaan implementasi penarikan iuran Tapera yang bakal berlaku mulai 2027.

BP Tapera angkat bicara terkait dengan ancaman sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh membayar iuran Tapera.

Komisiner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, mengaku pihaknya masih kesulitan apabila implementasi Tapera dilakukan pada 2027.

Ombudsman terima belasan laporan terkait pencairan dana BP Tapera.