Komisi I DPR telah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) TNI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah periode 2025-2029.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan pembahasan revisi Undang-undang (UU) TNI dan UU Polri diputuskan batal untuk periode.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar masyarakat tak perlu khawatir dengan Revisi Undang-undang (RUU) TNI.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menekankan bahwa secara pribadi turut menolak adanya wacana untuk melegalkan anggota TNI menjalankan bisnis.

Istana Kepresidenan mengonfirmasi sudah menerima rancangan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengklaim pihaknya tidak berniat membangkitkan kembali dwifungsi ABRI lewat revisi UU TNI.

Draft RUU TNI memungkinkan Presiden bebas menempatkan, memindah, hingga mencopot prajurit aktif sebagai pejabat sipil di kementerian