Kongres V PDI di Bali pada 10 Oktober 1998 menjadi momen awal Megawati Soekarnoputri dipandang sebagai simbol Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

PDI Perjuangan (PDIP) menyiapkan 'kaum abangan' untuk maju dalam ajang Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024.

Jokowi tidak mau menanggapi kritik dan sejumlah rekomendasi dalam rapat kerja nasional alias rakernas PDIP.

Megawati Soekarnoputri dinilai menunda pernyataan sikap PDI Perjuangan sebagai oposisi dalam perhelatan Rakernas ke-5.

Puan Maharani membacakan bahwa rakernas V PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu.

Pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto semakin terbuka lebar.

Masyarakat harus menunggu hingga tahun depan untuk mengetahui sikap politik PDIP terhadap pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Megawati Soekarnoputri belum mau menentukan sikap politik partainya kepada pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto dalam ajang Rakernas V PDIP.

PDIP meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena kelakuan kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melakukan pelanggaran konstitusi.

Rapat kerja nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengeluarkan 17 rekomendasi eksternal.

Rakernas V PDIP merekomendasikan supaya Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDIP pada periode 2025-2030.

Rakernas V PDIP memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah.

Megawati Soekarnoputri menyinggung apabila kembali dibutuhkannya reformasi jelang 79 tahun kemerdekaan Indonesia.

Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Megawati Soekarnoputri memberi sejumlah arahan kepada kadernya yang akan membahas ihwal posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Megawati mengingatkan Andika Perkasa tidak 'mbalelo' setelah menjadi kader PDIP.