Kini tidak ada lagi batasan jumlah menteri dalam kabinet. 'Kue' anggaran yang terbatas harus menghadapi peluang penambahan kementerian yang tanpa batas.

Berikut 6 poin perubahan saat DPR RI mengesahkan RUU Kementerian Negara resmi menjadi undang-undang, Kamis (19/9/2024).

DPR RI akan menggelar sidang paripurna pada hari ini, Kamis (19/9/2024) untuk mengesahkan UU Wantimpres hingga UU Kementerian Negara.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengaku Presiden Jokowi menyetujui revisi UU Kementerian Negara yang menjadi inisiatif dari DPR.

DPR menyetujui pembahasan empat Rancangan Undang-undang (RUU) untuk menjadi undang-undang inisiatif DPR.

Masyarakat dinilai sudah tidak peduli dengan jumlah kementerian baru yang akan dibentuk oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

DPR menyepakati draf Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara).

DPR mulai menggodok undang-undang yang memicu kontroversi pada pemerintahan Jokowi.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Aminurokhman mendukung wacana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian.

Badan Legislasi DPR RI kembali mengagendakan rapat panitia kerja atau panja untuk membahas revisi Undang-undang Kementerian Negara.

Wacana revisi UU Kementerian Negara akhirnya sungguh terealisasi. DPR melalui Badan Legislasi secara resmi mulai membahasnya.

Baleg DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Kementerian Negara dalam rapat pleno