Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan akan menertibkan praktik jual kembali layanan internet tanpa izin atau yang biasa disebut RT/RW Net ilegal.

APJII menemukan adanya perjanjian kerja sama bodong antara reseller dengan ISP, yang membuat praktik RT/RW Net ilegal langgeng

Kemenkominfo menegaskan untuk menjual kembali layanan internet atau RT/RW Net, reseller wajib memliki PKS dengan IndiHome, Biznet dan lain sebagainya.

UU no.6/2023 mengatur sanksi bagi penyelenggara telekomunikasi terlibat praktik RT/RW Net ilegal dengan ancaman pidana 10 tahun atau denda Rp1,5 miliar.

Praktik RT/RW Net menjadi solusi untuk memberikan layanan internet tetap stabil yang merata. Berikut cara kerjanya hingga hukum menjalankan praktik ini.

Kemenkominfo terus memburu para pelaku RT/RW Net ilegal. Ratusan pelaku berhasil diringkus selama 2023-Maret 2024 dengan sanksi teguran dan ancama pidana.

Layanan sangat murah yang ditawarkan penyedia internet ilegal tidak hanya mengganggu pasar internet tetap, juga operator seluler. Pelanggan ogah beli pulsa.

Hadirnya ISP ilegal yang menjual kembali layanan internet tanpa izin disebut marak terjadi di rusun hingga perumahan.

RT/RW Net awalnya merupakan solusi bagi masyarakat dengan daya beli rendah. Menjadi bencana ketika praktik ini berkembang secara liar.

Masyarakat diperbolehkan untuk menjual kembali layanan internet (reseller) selama dilakukan dengan prosedur yang tepat dan benar

Kemenkominfo telah menindak sekitar 150 ISP Ilegal sejak 2023. Artinya, ditemukan lebih dari 10 ISP tak berizin yang menjual kembali layanan internet.

Penindakan terhadap RT/RW Net ilegal dinilai perlu dilakukan, terlebih mereka menjual kembali layanan internet tanpa mengantongi izin.

Kehadiran RT/RW Net ilegal menghambat bisnis ISP resmi untuk mengakuisisi pelanggan baru. Tanpa izin, ISP ilegal menjual internet dengan sangat murah.