Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil 4 menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Saksi dari tim nasional (timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Mirza Zulkarnaen menekankan terdapat sejumlah kecu

PDIP sedang menggodok rencana menggugat hasil Pilpres 2024 ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Yusril Ihza Mahendra menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh kubu 01 dan 03 tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak memiliki kekuatan.

Tim Kuasa Hukum Anies-Muhaimin, Refly Harun optimistis bisa membuktikan dugaan kecurangan di Pilpres 2024

Ekonom senior Faisal Basri menyoroti kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) BLT El Nino tahun 2023.

Faisal Basri menyinggung praktik politik ‘gentong babi’ hingga mobilisasi pejabat untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Ahli hukum kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ridwan, menyebut bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan sidang ketiga sengketa Pilpres 2024 pada hari ini, Senin (1/4/2024).

Tuduhan penyalahgunaan bansos di Pilpres masuk dalam domain Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan bukan kewenangan MK.

Peluang hadirnya empat menteri kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi dalam sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2024 yang digelar MK masih terbuka.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pilpres 2024 besok, 1 April 2024.

Kubu Prabowo mengancam akan memanggil Megawati jika kubu Anies dan Ganjar mendatangkan menteri sebagai saksi.

Kata Bawslu soal dugaan menteri-menteri Jokowi turun tangan bantu kampanye Pilpres 2024.

KPU membantah dalil paslon kubu Anies -Muhaimin yang menyoal pencalonan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024