Mahkamah Konstitusi (MK) mengganggap penyaluran bantuan sosial (bansos) Jokowi tidak mempengaruhi suara Prabowo-Gibran.

MK menyimpulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanggar hukum saat menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

MK belum menemukan cukup bukti terkait dugaan pengerahan ASN mendukung Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan di sidang putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2024

Anies Baswedan tampak tersenyum sambil menganggukan kepalanya ketika Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan dissenting opinion di sidang putusan MK

Massa aksi unjuk rasa terkait putusan MK soal sengketa Pemilu 2024 menggelar ibadah Salat Zuhur di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

MK menolak permohonan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

MK menyebut bahwa dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Mendag Zulhas telah ditangani oleh Bawaslu

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta DPR dan pemerintah membuat aturan ihwal kegiatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kampanye.

Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa Prabowo Subianto tidak melanggar kampanye Pilpres 2024 dalam posisinya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

MK memberikan putusan atas dugaan ketidaknetralan Mayor Teddy sebagai TNI dalam Pemilu 2024 khususnya saat debat pilpres

Saham terafiliasi pendukung Prabowo-Gibran pesta cuan jelang putusan MK, meski IHSG sesi I lesu.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan menyerahkan secara penuh segala hasil sengketa pemilihan presiden (pilpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan menyerahkan secara penuh segala hasil sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024 kepada Mahkamah Konstitusi.

MK menilai bahwa kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu yang diteken oleh Jokowi tak berhubungan signifikan terhadap hasil Pemilu 2024

Pasangan Capres dan Cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menyelamatkan demokrasi Indonesia.