APJII menyampaikan layanan internet Starlink telah digunakan untuk RT/RW Net dengan pengawasan ketat termasuk FUP

Daftar paket internet unlimited tanpa FUP di Indonesia beserta harga, kelebihan dan kekurangannya terbaru 2024.

FUP Biznet mendapat sorotan setelah peretas mengaku telah membobol data Biznet. Aktor meminta agar kebijakan FUP dihapus karena dinilai merugikan pengguna.

Pelanggan Biznet disebut dapat menerima kebijakan FUP karena kapasitas kuota yang diberikan Biznet besar. Biznet tetap akan mengevaluasi.

Biznet menemukan tren pemakaian tak wajar yang terus meningkat di pelanggan dan praktik ilegal dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat FUP diterapkan.

Praktik RT/RW Net ilegal disebut kerap terjadi pemukiman padat penduduk seperti rusun. Terkadang bersembunyi di apartemen. Siapa yang harus menindak?

Biznet menyampaikan bahwa FUP 1.500 GB lebih dari cukup untuk pemakaian 1 keluarga yang berisi sekitar 4 orang.

Biznet memacu penggelaran jaringan dan layanan dengan hadir di lebih banyak kota pada 2023. Hal tersebut membuat bisnis Biznet tumbuh 30% secara tahunan.

Pembuktian pelanggar internet RT/RW Net dinilai sulit dilakukan. Pelaku kerap berdalih bahwa paket digunakan sama seperti paket keluarga.

Biznet mengungkapkan kebijakan FUP membantu perusahaan dalam menekan praktik jual kembali internet yang biasa disebut RT/RW Net

Penerapan FUP Internet disebut sebagai hal yang wajar selama dilakukan secara bijak dan wajar penyedia jasa internet.

Dugaan serangan siber yang menyasar Biznet belum menemui perkembangan. Isu tersebut berhembus di tengah persaiangan FUP yang ketat antara Biznet dan IndiHome

Biznet hanya menerapkan FUP di sejumlah paket, tidak seluruh paket. FUP di masing-masing daerah juga berbeda-beda.

Kemenkominfo memberi respons atas usulan sejumlah pakar yang ingin FUP diatur karena merugikan masyarakat yang mau internet cepat.

Moratelindo dan XL Axiata belum berencana mengikuti jejak Biznet dan Telkom menerapkan pembatasan akses internet berbasis kuota atau fair usage policy (FUP).

Kemenkominfo dinilai perlu untuk meregulasi penerapan FUP oleh penyedia jasa internet tetap (ISP) untuk memberikan keadilan dan menghidari kerugian konsumen.