Berikut ini 10 Kementerian/Lembaga dengan anggaran paling besar pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Eskalasi konflik Timur Tengah dinilai tidak terlalu memengaruhi APBN 2024, tetapi pemerintah terus memantau efeknya terhadap perkembangan anggaran 2025.

Kelanjutan program Kartu Prakerja 2025 masih menunggu keputusan dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Ekonom BSI Banjaran Surya mendukung wacana pemerintah melakukan penarikan utang di awal (prefunding) untuk biayai APBN 2025 Prabowo Subianto.

Kemenkeu mengungkapkan rencana prefunding atau menerbitan SBN untuk membiayai APBN Pemerintahan Prabowo pada 2025.

Ar­­­si­­­tek­­­tur APBN 2025 di­­­desain untuk mendukung transisi agar berlajan efektif dengan menjaga APBN tetap sehat dan kredibel.

Kemenkeu membidik target penerimaan negara dari implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) senilai Rp3,8 triliun pada 2025.

Alokasi anggaran penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tercantum dalam APBN 2025 tercatat senilai Rp15,4 triliun

WIKA antusias menyikapi potensi peningkatan pembangunan infrastruktur, usai Kementerian PUPR meraih penambahan anggaran untuk 2025.

Komitmen Prabowo melanjutkan pembangunan IKN di tahun pertamanya menjabat juga tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025.

Permintaan domestik yang masih tertahan hingga turunnya jumlah kelas menengah membuat target penerimaan PPN dan PPnBM yang tinggi sulit tercapai.

Penerimaan PPN dan PPnBM terus tumbuh dari tahun ke tahun, termasuk target 2025. Kenaikan tertinggi di antaranya terjadi pada 2022, saat tarif PPN naik ke 11%.

Penarikan utang pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo melonjak, naik 40,2% dari pembiayaan utang tahun ini.

Alokasi anggaran pendidikan 20% dalam APBN 2025 akan mengacu pada besaran belanja negara, bukan pendapatan negara seperti yang sempat dibahas Sri Mulyani.

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025.