Dengan adanya sertifikasi, perusahaan juga mendapatkan keuntungan dengan penambahan nilai produk yang dihasilkan dibandingkan dengan korporasi kayu yang belum bersertifikat.

Dijalankannya program sertifikasi legalitas kayu bagi UMKM ini dapat mencegah masuknya kayu-kayu ilegal ke Industri dengan dalih kayu tersebut merupakan kayu yang dihasilkan…

Program sertifikasi legalitas kayu untuk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang difasilitasi pemerintah tahun ini menargetkan 400 kelompok yang setara dengan 12.000 unit UMKM.

Kesadaran akan pentingnya sertifikasi produk hasil kehutanan di Indonesia dinilai masih minim baik oleh produsen maupun konsumen hasil hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan batasan maksimal hingga 31 Desember 2015 untuk mengurus sertifikasi kayu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan batasan maksimal hingga 31 Desember 2015 untuk mengurus sertifikasi kayu.

Kementerian Kehutanan mengklaim Organisasi Perdagangan Dunia member apresiasi terhadap Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk memastikan produk kayu yang diekspor…

Kalangan pengusaha hutan menilai langkah pemerintah yang serius membenahi pengelolaan hutan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu sebagai tindakan yang tepat.

Saat ini ketergantungan industri pengolahan kayu terhadap kayu yang dihasilkan dari hutan rakyat cukup besar.

Kementerian Kehutanan akan mempermudah proses sertifikasi legalitas kayu (S-LK) untuk usaha kayu skala rakyat dengan menerapkan penggunaan dokumen deklarasi mandiri (self…

BISNIS.COM, AKARTA--Pengusaha tidak perlu membayar dan melakukan verifikasi dua kali untuk mendapatkan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Forest Stewardship…