Komisi XI DPR meminta Menkeu Sri Mulyani menjelaskan roadmap atau cara agar rasio pajak bisa naik ke 23% sesuai janji Prabowo.

Sri Mulyani mengungkapkan posisi tax ratio Indonesia per akhir Oktober 2024 adalah 10,02%, di tengah tantangan penerimaan pajak.

Indonesia dinilai mampu mencapai tax ratio 15% dengan mengubah struktur penerimaan pajak. Namun, kebijakan itu dinilai sulit secara politik.

Mengacu pada kondisi saat ini, tax ratio 15% setara dengan penerimaan pajak Rp3.133 triliun. Nyatanya, target pajak terkumpul baru sekitar Rp1.900 triliun.

TKN Prabowo-Gibran blak-blakan terkait rencana pemerintahan baru untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%.

Perlu waktu sekitar lima tahun agar rasio pajak dapat naik 1,5% ke kisaran 12% setelah implementasi Core Tax System.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio atau rasio pajak

Tantangan pembentukan BPN dinilai ada di sisi internal pemerintahan. Namun, setelah terbentuk, efeknya dinilai bisa positif terhadap rasio pajak.

Rasio pajak Indonesia disebut masih sekelas negara miskin kendati ingin masuk menjadi anggota OECD.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menetapkan target tax to GDP ratio mencapai 10,09%-10,29% di awal pemerintah Prabowo Subianto.

DPR menyoroti capaian rasio perpajakan atau tax ratiodi era dua periode Jokowi vs Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada tahun pertama, Prabowo akan menjalankan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahan Jokowi, termasuk soal siasat memburu pajak orang kaya.

Rasio pendapatan negara terhadap PDB atau tax ratio (rasio pajak) ditargetkan 11,2%-12% pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sri Mulyani membandingkan tax ratio RI dengan negara-negara anggota Asean, G20, bahkan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam 23 tahun terakhir, rerata rasio pajak atau tax ratio mencapai angka 11% hanya pada pemerintahan SBY.