Agenda pada persidangan kali ini adalah pembacaan duplik atau tanggapan replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan.

Dalam repliknya, JPU meminta Majelis Hakim menolak semua nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa maupun tim penasehat hukumnya.

Sidang dugaan korupsi pada akuisisi saham PT Satria Bahana Sarana (SBS) dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi), Jumat (22/3/2024).

Menurut Surat Edaran MA No.10 Tahun 2020, kerugian ini dapat menjadi kerugian negara apabila anak perusahaan BUMN menerima dan menggunakan fasilitas negara.

Pada sidang kali ini, mantan petinggi PTBA dan PT SBS memberikan kesaksiannya di depan majelis hakim yang diketuai Pitriadi.

Dua ahli memberikan pendapatnya dalam sidang, yakni Mohamad Sidik Priadana sebagai ahli ekonomi strategi dan Nindyo Pramono ahli hukum bisnis dan korporasi.

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Pitriadi, tim penasihat hukum menghadirkan ahli ekonomi keuangan publik UI, Dian Fuji Simatupang.

Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan ahli bidang investasi bisnis Eko Sumbodo.

Sidang kasus dugaan korupsi akuisisi PT SBS oleh PTBA melalui anak usahanya PT BMI kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (23/2/2024).

Mau IPO, Satria Bahana Sarana merupakan entitas PTBA di bidang kontraktor tambang, penyewaan alat berat, investasi pertambangan, dan manajemen aset.

PT Satria Bahana Sarana (SBS), entitas Grup BUMN PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) di bidang kontraktor pertambangan, berencana IPO.