Kategori pajak hiburan yang naik tarifnya, yakni karaoke, diskotik, kelab malam, bar; mandi uap/spa menjadi 50%.

PHRI Bali yang menjadi induk Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40% diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan untung.

Keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan menjadi kabar baik bagi pelaku industri pariwisata.

Badung, Bali segera merumuskan kebijakan dan instrumen hukum untuk mengurangi tarif pajak hiburan.

Pajak yang nantinya dibayarkan, kemungkinan akan lebih dari 75%. Pasalnya para pengusaha cenderung membayar pajak tambahan seperti pajak service sebesar 10%.

Pemerintah Kota Makassar menyatakan pajak hiburan di wilayahnya telah ditetapkan sebesar 75% atau sesuai batas maksimal.

Momentum kenaikan tarif pajak hiburan juga tidak tepat. Tahun ini sebenarnya masih tahap pemulihan bagi pelaku industri.

Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengusaha wellness SPA untuk mengajukan insentif fiskal kepada pemerintah daerah.

Pengusaha hiburan dan SPA di Bali masih enggan menerapkan pajak 40% walaupun Kabupaten Badung sudah mengeluarkan surat soal tarif baru pajak hiburan dan SPA.

Menteri Airlangga Hartarto mengatakan tindak lanjut ke pemerintah daerah dilakukan karena besaran tarif pajak ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pengajuan uji materi akan dilakukan bersama Bali Spa and Wellness Association (BSWA) yang terdampak langsung terhadap aturan pajak PBJT 40%.

Alasan mendasar melakukan uji materi ke MK adalah tidak adanya kajian akademik dari masuknya usaha SPA sebagai object pajak PBJT.

Pengusaha berkata, bagaimana bisa perusahaan membayar pajak 40% dari omzet yang didapat, kami harus menjual berapa ke konsumen?wwl

Naiknya besaran pajak wellness SPA dari 15% menjadi 40% termuat dalam pasal 58 ayat 2 tentang pajak barang dan jasa tertentu.