Pemerintah menilai program dukungan perumahan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat menggantikan peran Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang akan dibentuk…
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)…
Kalangan pekerja yang tergabung dalam Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta agar nantinya UU Tapera bisa diharmonisasi dengan program pengadaan rumah untuk…
Pemerintah memperkirakan dana yang terhimpun melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera dapat mencapai Rp50 triliun hingga Rp60 triliun dalam lima tahun…
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) mengetimasi dana tabungan perumahan rakyat atau tapera bisa terkumpul Rp1.000 triliun dalam 20 tahun mendatang.n
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kembali mengusulkan disinkronkannya program perumahan rakyat dengan program yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)…
Dirjen Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitoris mengklaim serikat buruh mendukung Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Ketua Pansus RUU Tabungan Perumahan Rakyat Yosef Umar Hadi menegaskan, kalau tidak ada persoalan mendasar maka produk legislasi itu akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk…
Pansus Rancangan Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUUTapera) DPR bersama Pemerintah bersepakat memulai pembahasan RUU Tapera setelah kedua pihak menyepakati jadwal…
Persatuan Perusahaan Pengembang Real Estate Indonesia (REI) menilai skim pembiayaan perumahan melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) mendesak dilakukan
Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi inisiatif DPR untuk dibahas dengan Pemerintah.
Setelah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan selesai dan siap untuk diundangkan pada tahun ini.
Kementerian Perumahan Rakyat meyakinkan pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat tetap akan dilanjutkan oleh anggota DPR periode mendatang.