Setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2018 tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), selanjutnya Kementerian…

JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengerucutkan rencana pendirian anak usaha baru pada tahun ini kepada perusahaan yang bergerak di bidang manajemen investasi,…

Pemerintah akan fokus pada kredibilitas Badan Pengelolaan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) selama 2 tahun ke depan dan belum akan melakukan penarikan iuran.

Pemerintah menggelar rapat harmonisasi pertama terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (RPP Tapera).

Dengan disahkannya UU No. 4/2016 tentang Tapera, pemerintah akan membuat peraturan turunannya yakni PP. Salah satu isu yang kruisal yang akan diatur didalam PP adalah besaran…

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono optimistis penerapan Tapera yang telah diamanatkan pada UU No. 4/2016 tentang Tapera dapat terlaksana pada 2018.

Kebutuhan dana untuk pembiayaan perumahan diperkirakan Rp500 triliun per tahun. Tapera diproyeksikan mengumpulkan Rp50 triliun pada awal pemberlakuannya.

Pemerintah menyatakan siap menghadapi kemungkinan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi partai Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan bahwa DPR siap untuk mengadiri sidang Mahkaman Konstitusi terkait gugatan undang-undang…

Setelah menunggu sekian lama, akhirnya rancangan undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat (Tapera) secara resmi sah menjadi Undang-Undang tentang Tapera dalam rapat…

Pramono Anung, Sekretaris Kabinet menyatakan UU Tapera dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses perumahan.nn

Pemerintah akan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, untuk menentukan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah…

Pemerintah menegaskan peran Komite Tabungan Perumahan Rakyat akan berbeda dengan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait pemenuhan kebutuhan hunian…

DPD Realestate Indonesia (REI) Jawa Tengah tidak setuju dengan penetapan UU Tapera yang menggunakan hitungan persentase iuran pekerja kendati regulasi itu sudah disahkan…

Kalangan pekerja mempertanyakan peran pemerintah dalam penyediaan perumahan rakyat karena kewajiban dalam Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) semua ditanggung…