Pelaku industri pariwisata menanggapi keputusan pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU Kepariwisataan.

Pemerintah dan DPR sepakat pembahasan RUU Kepariwisataan diserahkan kepada pemerintahan selanjutnya.

Pemerintah mengusulkan agar revisi UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dicabut dan disusun kembali dalam rancangan undang-undang (RUU) yang baru.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan akan dilanjutkan pada periode pemerintahan dan DPR selanjutnya. Berikut alasannya.

Pemerintah bersama stakeholder terkait masih membahas sejumlah poin yang akan diatur dalam RUU Kepariwisataan.