Mahfud Md menyebut bahwa revisi Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) akan memperpanjang masa jabatan hakim Anwar Usman.

PDIP menegaskan akan menolak RUU MK yang tinggal menunggu waktu untuk disahkan DPR dalam rapat paripurna.

Hamdan Zoelva menyebut bahwa revisi UU MK dapat menjadi ancaman serius terhadap independensi peradilan.

Eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyinggung peran DPR terkait substansi revisi UU MK.

Hakim konstitusi enggan berkomentar mengenai Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau revisi UU MK

DPR didesak untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) karena dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat

Presiden Jokowi enggan mengomentari ihwal progres revisi UU MK yang tengah bergulir di DPR RI.

Tiga hakim konstitusi yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo terancam terdepak dari jabatannya.

Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyetujui RUU tentang revisi UU tentang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Istana Kepresidenan angkat bicara terkait dengan desakan dari Tim Percepatan Reformasi Hukum yang meminta Presiden Jokowi menolak revisi UU MK

DPR RI menunda pengesahan pembahasan revisi keempat UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) di tengah polemik yang melibatkan cawapres Mahfud MD

DPR RI memutuskan tidak akan mengesahkan revisi keempat UU MK hingga besok, Selasa (5/12/2023). Penundaan ini dipastikan bukan karena protes Mahfud MD