Hakim Agung nonaktif dituntut hukuman pidana penjara selama 15 tahun terhadap pada kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Majelis Hakim memerintahkan terdakwa sekaligus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh agar kembali ditahan usai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Komisi Yudisial (KY) memastikan bahwa laporan KPK terkait putusan sela Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh akan dijadikan prioritas.

KPK mengendus bau anyir terhadap putusan sela hakim Tipikor Jakarta Pusat.

KPK menyebut adanya adanya aroma pada putusan sela Majelis Hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

KPK meminta agar majelis hakim yang sebelumnya mengabulkan nota keberatan (eksepsi) terdakwa hakim agung nonaktif Gazalba Saleh agar diganti dengan yang lain.

KPK resmi menyatakan langkah hukum berupa perlawanan (verzet) terhadap putusan sela hakim agung nonaktif Gazalba Saleh.

KPK memastikan Gazalba Saleh masih berstatus terdakwa meski ada putusan sela majelis hakim yang memerintahkan hakim agung nonaktif itu dilepaskan dari tahanan.

Komisi Yudisial (KY) menyatakan akan menelusuri dugaan pelanggaran etik majelis hakim yang mengabulkan eksepsi Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

KPK segera mengambil sikap atas putusan sela Majelis Hakim Tipikor terkait perkara hakim agung nonaktif Gazalba Saleh.

Hakim Agung Gazalba Saleh telah dua kali lolos dari jeratan hukum KPK.

Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.

Jaksa KPK kembali menyidangkan kasus hakim agung Gazalba Saleh dalam perkara pencucian uang.

KPK meyakini pengadilan bakal profesional dalam menyidangkan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan pencucian uang.

KPK menyebut nilai pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sekitar Rp20 miliar.

KPK mengeksekusi vonis terhadap Asisten Hakim Agung Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho yakni 7 tahun penjara di Lapas Sukamiskin