RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan Revisi UU Migas belum juga diselesaikan dan disahkan di penghujung periode DPR 2019-2024.

Penerapan skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau power wheeling tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET)

Skema power wheeling dinilai dapat mengakselerasi pengembangan energi terbarukan. Namun, pengaturannya harus dilakukan secara ketat.

Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) menyisakan satu pasal lagi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melanjutkan pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) pada akhir Juni 2024.

Komisi VII DPR RI menghendaki masuknya klausul pengaturan pengembangan nuklir dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

Komisi VII DPR bakal melalukan pertemuan dengan Kementerian ESDM terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) akan dituntaskan setelah gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 rampung.

Top 10 perusahaan energi terbarukan terbesar di dunia beserta perannya dalam industri

RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) diharapkan dapat memberi kepastian investasi serta pemanfaatan EBET di dalam negeri mendatang.