Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan menjadi pilihan redaksi dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (20/11/2024).

Setidaknya terdapat 10 aspek yang berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat pada 2025, dari kenaikan PPN jadi 12%, asuransi TPL wajib, hingga UKT naik.

Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pada hari ini, Senin (21/10/2024).

Rakyat bersiap-siap membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Di sisi lain, anggota DPR RI malah mendapat tunjangan Rp50 juta untuk rumah dinas.

Berikut simulasi perhitungan pemotongan iuran Tapera 3% yang diberlakukan untuk para pekerja di atas UMR.

Iuran Tapera dikabarkan akan dimulai pada 2027 dan memprioritaskan PNS sebelum pekerja swasta

BP Tapera memberi sinyal tak terburu-buru untuk mengimplementasikan tarikan iuran Tapera pada masyarakat umum pada 2027 bila kondisi ekonomi masih belum stabil

BP Tapera mengungkap bakal memprioritaskan penarikan iuran Tapera bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu

Rencana pemerintah menyiapkan program pensiun tambahan bersifat wajib menuai polemik, ketentuan yang menjadi amanat UU P2SK ini hadir di waktu tak tepat.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat saat ini sisa alokasi pembiayaan rumah subsidi FLPP hanya sebesar Rp5,1 triliun.

Tujuan program Tapera untuk membantu bergotong royong memberi kemudahan pembiayaan rumah bagi kalangan pekerja.

BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan kepada MBR sebesar Rp142,11 triliun sejak 2010 hingga 31 Juli 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan revisi Undang-undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pemerintah rupanya tetap akan memberlakukan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 2027 mendatang meski di tengah hujatan penolakan.

BP Tapera mengimbau pihak yang keberatan atas iuran Tapera bisa mengajukan uji materiil ke MK.

Buruh menyebut sejumlah alasan rumah subsidi program Presiden Jokowi tak laku dan banyak yang terbengkalai.