Demonstrasi itu terjadi sehari setelah pejabat PBB Tom Andrews mengungkapkan kekhawatirannya atas laporan tentara yang diangkut ke Yangon.

Hal itu disampaikan Menlu RI Retno Marsudi dalam kunjungan ke Bandar Seri Begawan untuk bertemu Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof.

Persidangan Suu Kyi dan Wyn Myint dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengacara.

Suu Kyi dikenai tuduhan melanggar undang-undang manajemen bencana negara itu, sementara Presiden Win Myint dianggap melanggar protokol kesehatan.

Pengunjuk rasa di Myanmar kembali berdemonstrasi kemarin, Senin (15/2/2021) untuk mengecam kudeta 1 Februari dan menuntut pembebasan para pemimpin.

Indonesia akan terus berupaya dan berkontribusi secara konstruktif dalam penyelesaian konflik politik di Myanmar, menyusul kudeta yang dilakukan militer negara tersebut pada…

Pemadaman internet terjadi tak lama setelah MRTV yang dikelola negara mengatakan panglima militer Min Aung Hlaing memberlakukan undang-undang telekomunikasi baru, dengan…

Otoritas militer mengumumkan hukuman keras bagi mereka yang menentang para pemimpin kudeta.

Kedutaan Besar Uni Eropa, Britania Raya, Kanada dan 11 negara lainnya mengecam penangkapan pimpinan politik dan pelecehan terhadap awak media pascakudeta 1 Februari.

Pemblokiran internet terjadi seiring menyebarnya gambar-gambar di media sosial yang memperlihatkan tank militer tengah bergerak di beberapa wilayah.

Tayangan langsung yang disiarkan secara online oleh media lokal menunjukkan peluncuran skala besar pertama kendaraan lapis baja di seluruh negeri sejak kudeta.

Pada 1 Februari, militer menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya, mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan membatalkan kemenangan mutlak partainya…

Menlu RI dan Menlu Jepang menggarisbawahi dua poin prioritas terkait problematika di Myanmar, termasuk memastikan transisi demokratis di negara itu berlanjut.

Selain ajudan terdekat pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, empat orang lainnya juga dijemput paksa dari rumah mereka oleh militer.

Presiden AS Joe Biden telah menyetujui perintah eksekutif untuk sanksi baru terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar.