Wacana pemindahan pintu masuk impor tujuh komoditas dinilai dapat membendung banjir barang impor. Namun, persoalan pengawasan menjadi pekerjaan rumah

Pengusaha ritel blak-blakan terkait dengan biang kerok banyak masyarakat Indonesia lebih memilih berbelanja di luar negeri ketimbang di negaranya sendiri.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan kebijakan pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke Presiden Jokowi pekan ini.

Cuitan lama Bea Cukai, bahwa seluruh penumpang pesawat akan dikenakan bea masuk atas barang-barang impor dari luar negeri kembali viral.

Satgas impor kembali mengamankan barang impor ilegal untuk ketiga kalinya dengan total nilai barang mencapai Rp20,22 miliar.

Jokowi menyoroti kondisi manufaktur nasional yang mengalami perlambatan beberapa bulan terakhir. Hal ini tercermin dari anjloknya PMI manufaktur RI.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membeberkan data isi 26.415 kontainer yang sempat tertahan di sejumlah pelabuhan imbas larangan dan pembatasan (lartas) impor

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerbitkan Permendag No. 16 Tahun 2024 mengenai ketentuan asal barang dan SKA untuk barang impor dalam pelaksanaan safeguard

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, kontainer barang impor yang sudah dilepaskan mencapai 23.128 kontainer.

Barang dari transaksi e-commerce turut tergolong barang hasil perdagangan, tidak ada perbedaan perlakuan pengenaan bea masuk dan pajak atasnya.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) membeberkan kondisi bisnis department store belakangan ini tengah lesu hingga sejumlah gerai tutup.

Kemenperin menuding Menkeu Sri Mulyani tak transparan terkait data isi barang-barang impor dalam 26.415 kontainer yang dilepas seiring kebijakan relaksasi impor

Kemenkop UKM buka-bukaan soal kondisi terkini UMKM di Indonesia usai TikTok mengakuisisi Tokopedia.

Kemenperin menagih transparansi data 26.415 kontainer berisi barang impor yang diloloskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Banyak warga negara asing (WNA) menjalankan bisnis barang impor ilegal di mal-mal dan pusat grosir, seperti Tanah Abang dan Mangga Dua.