Pemerintah menyatakan agar investasi dari perusahaan produsen kaca asal China, Xinyi Grup untuk tetap dapat direalisasikan di Pulau Rempang.

Taipan Tomy Winata disebut menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk mendapatkan konsesi pengembangan Pulau Rempang.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan dibalik percepatan proyek Rempang Eco-City.

menyebutkan bahwa kericuhan yang terjadi belakangan ini karena campur tangan oknum pengusaha di Pulau Rempang

Komnas HAM meminta pemerintah untuk meninjau ulang Proyek Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Perusahaan Tomy Winata diketahui menyewa Pulau Rempang selama 30 tahun dengan biaya sebesar Rp26.000 per meter.

Presiden RI, Joko Widodo, kembali disorot soal konflik Rempang. Apalagi 4 tahun lalu, Jokowi pernah memberikan janji kepada masyarakat kampung tua.

Dalam orasi kampanye Pilpres 2019, Jokowi pernah menjanjikan sertifikasi tanah Kampung Tua Batam selesai dalam 3 bulan.

Tim Satuan Tugas pendataan relokasi warga Pulau Rempang terus membuka posko untuk pendaftaran. Sebanyak 91 kepala keluarga (KK) menyatakan setuju direlokasi.

Sebanyak 91 KK telah mendatangi posko tim satuan tugas (satgas) pendataan relokasi, sejak Kamis (14/9/2023).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berjanji memberi ganti rugi dan lapangan pekerjaan untuk warga Pulau Rempang, Batam.

Ustadz Abdul Somad turut memberikan pendapatnya tentang konflik yang terjadi di Rempang.

Investor China dengan nilai investasi Rp175 triliun disebut terancam hengkang dari Pulau Rempang.

BP Batam mengklaim sejumlah warga Pulau Rempang telah mulai luluh terkait dengan rencana relokasi pengembangan Rempang Eco City.

Simak 6 fakta konflik terjadi antara aparat dan warga di Pulau Rempang, Batam yang dapat berdampak pada proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.