DPR menegaskan tak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan tidak menggugurkan kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai akan ada sejumlah tantangan ke depan dengan dihapuskannya mandatory spending dari Undang-Undang Kesehatan.
Bisnis, JAKARTA — Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dipastikan tetap di bawah presiden, menepis kekhawatiran sebelumnya bahwa badan publik itu akan di bawah naungan…