Penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus dirancang menyederhanakan regulasi dengan menggabungkan berbagai aspek dalam satu payung hukum.

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menolak keras aturan berkenaan dengan produk hasil tembakau yang tertuang dalam PP Kesehatan.

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia menilai pemerintah perlu melakukan revisi PP Kesehatan seiring dengan munculnya banyak polemik.

Kinerja Laba HMSP, GGRM dan WIIM alami kontraksi pada semester I/2024. Tantangan hadapi paruh kedua tidak mudah setelah adanya larangan jual rokok eceran.

Pelaksanaan larangan penjualan rokok eceran dinilai akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Berikut ini alasannya.

Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah RI No.28/2024 yang mengatur rokok dikategorikan sebagai salah satu zat adiktif yang akan dibatasi konsumsinya.

MK menolak permohonan uji formil Undang-undang (UU) No. 17/2023 tentang Kesehatan yang diajukan oleh IDI, PDGI, hingga IAI

Capres Anies Baswedan berjanji mengalokasikan anggaran kesehatan lebih besar yaitu mencapai 5% dari PDB jika terpilih dalam Pemilu 2024.

Kemenkeu mengklaim pengaturan cukai rokok telah mempertimbangkan berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, keberlangsungan usaha dan kesehatan.

Asosiasi di bidang jasa periklanan dan industri kreatif menolak larangan iklan, promosi, hingga sponsorship produk tembakau di RPP Kesehatan.

Sebanyak 38 asosiasi pertembakauan dan Kadin Jatim sepakat untuk mengirim petisi penolakan kepada Presiden Joko Widodo.

PDSI menemukan permintaan dana besar dalam pengurusan SIP dan STR, untuk itu diminta pemerintah mengaudit organisasi yang mengumpulkan dana itu.

Lima organisasi profesi kesehatan, salah satunya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mengajukan permohonan uji materi UU Kesehatan ke MK.

Kemenkes masih melakukan penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Kesehatan yang dinilai kurang transparan.

Lima organisasi kesehatan: IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI gugat UU Kesehatan ke MK

Berdasarkan rencana awal Kemenkes, akan terdapat 108 aturan turunan UU Kesehatan yang didominasi bentuk PP yang ditargetkan selesai pada September 2023.