Setidaknya ada tiga dugaan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman dalam proses asesmen TWK KPK.

Ombudsman akan menyampaikan temuan ini kepada Ketua KPK atau Pimpinan KPK RI, Kepala BKN, dan ketiga adalah surat saran kepada Presiden.

Perusahaan penyelenggara utilitas seperti listrik, PDAM, gas dan telekomunikasi saat ini menjadi sektor kritikal di masa PPKM Darurat.

Saat ini contact tracing di Bali untuk 1 orang positif berjumlah 8 hingga 10 orang. Adapun untuk positivity rate mencapai di atas 20 persen setiap harinya.

Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah maupun swasta.

Ombudsman periode 2016-2021 telah melakukan pemeriksaan terkait pengangkatan Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Peserta didik yang lulus SD di Denpasar mencapai 13.835 anak, sedangkan daya tampung SMP Negeri 4.080 orang.

Ombudsman mengkritisi implementasi Inpres No. 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Polda Metro Jaya dianggap telah melakukan tindakan maladmininstrasi dalam pembubaran asksi unjuk rasa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional awal Mei lalu.

Setidaknya ada tiga masalah berkaitan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

PPDB offline menyebabkan jumlah Calon Peserta didik melampaui kapasitas, banyaknya siswa titipan, berpotensi menyebabkan pungutan liar, dan konsentrasi para pendidik terganggu.

Ombudsman juga sedang mempertimbangkan dan mencermati bentuk tindakan yang akan dilakukan pimpinan KPK setelah keluarnya perintah Presiden Joko Widodo.

Penonaktifan ke-75 pegawai KPK dapat merugikan keuangan negara. Pasalnya, pegawai KPK itu digaji menggunakan uang negara yang berasal dari pajak.

75 pegawai KPK didampingi kuasa hukum dari Tim Advokasi Penyelamatan KPK melaporkan dugaan maladministrasi terkait TWK yang diselenggarakan pada Maret 2021 dan diumumkan…

TWK sarat pelanggaran hukum dan undang-undang, sehingga merugikan hak 75 pegawai KPK dan agenda pemberantasan korupsi.