Ombudsman mengkritik surat perintah yang dikeluarkan Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma’ruf kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa PTKIN pada 5 November 2020.

Ombudsman Republik Indonesia membuka seleksi jabatan kepala perwakailan di sejumlah provinsi.

Ombudsman mengendus adanya dugaan maladministrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan SMS penipuan.

Proses seleksi calon anggota Ombudsman 2021-2026 akan memasuki tes kesehatan dan wawancara, setelah sebelumnya Panitia Seleksi (Pansel) meloloskan 22 nama calon dari 71 calon…

Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman untuk masa jabatan 2021-2026 pada tahap ini dibantu oleh lembaga luar untuk melakukan profile assessment.

Jumlah kandidat itu berkurang signifikan dari 71 orang yang sebelumnya telah lulus seleksi kualitas.

Di dalam klaster ketenagakerjaan, Ombudsman menyebutkan ada orientasi untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mengurangi beban industri. Namun menurutnya,…

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, Tim Pemeriksa Ombudsman RI berpendapat terjadi malaadministrasi pada sejumlah instansi.

Informasi itu termuat dalam lampiran surat undangan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman, Chandra M. Hamzah.

Panitia Seleksi melaporkan ada 71 calon anggota Ombudsman 2021-2026 yang lolos seleksi kualitas. Masyarakat diminta untuk memberikan masukan atas para kandidat itu.

Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menegah memperpanjang waktu penginputan data. Tenggat waktu yang seharusnya…

Selama masa pandemi Polri disarankan melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan menggunakan teknologi digital.

Ombudsman mencermati proses seleksi mandiri bagi calon mahasiswa baru yang diadakan oleh beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Kepala Perwakilan Ombudsman DKI Jakarta Teguh Nugroho mengatakan perda boleh tak dibahas melalui mekanisme Propemperda asal memenuhi unsur kedaruratan.

Presiden disarankan segera menerbitkan peraturan untuk perjelas batasan dan kriteria penempatan pejabat aktif sebagai komisaris BUMN.