Menko Perekonomian Airlangga Hartaro akan mengajukan penetapan standar sertifikasi ISPO atau praktik berkelanjutan sektor minyak sawit kepada Prabowo Subianto.

Sederet katalis mengiringi emiten sektor komoditas PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) di tengah prospek harga saham yang cenderung konservatif.

Pemerintah meminta industri dalam negeri untuk tetap mempersiapkan diri dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan UU Anti Deforestasi Eropa (EUDR).

Gapki menyebut bahwa industri sawit akan melakukan pembenahan sebelum implementasi Undang-undang Anti Deforestasi Eropa, agar semua pihak sama-sama patuh.

Analis melihat penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa dapat mengurangi tekanan bagi emiten komoditas seperti ADRO, PTBA, hingga AALI.

Sejauh ini negara Asean yang aktif merespons UU Antideforestasi Uni Eropa adalah Indonesia dan Malaysia, karena kedua negara ini merupakan produsen CPO.

Hasil ekspor CPO dari Indonesia dan Malaysia misalnya akan kesulitan diidentifikasi asalnya karena melewati beberapa kali penimbunan sebelum ekspor.

Eurocommerce yang mewakili industri ritel Eropa, menyebut penundaan ini menunjukkan Eropa telah mengakui kekhawatiran mengenai pasokan.

Kolaborasi Greenpeace dengan sejumlah organisasi nonprofit merilis panduan bebas deforestasi untuk mendukung petani kecil.

Aturan itu melarang impor kopi, kakao, daging sapi, kedelai, karet, kayu, dan minyak sawit jika berasal dari tempat yang terlibat deforestasi.

Uni Eropa diketahui akan meluncurkan inisiatif baru bersama dengan International Network of Basin Organizations (INBO) untuk mendukung kerjasama bidang air.

Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen minyak sawit utama di dunia, meminta Uni Eropa untuk menunda implementasi kebijakan deforestasi hingga 2026

Gapkindo menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk mulai berbenah dan bersiap menghadapi kebijakan antideforestasi Uni Eropa.

Indonesia dan Malaysia tengah melobi agar penerapan Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa atau EUDR ditunda hingga 2026.

European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) atau Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa dinilai sangat merugikan Indonesia

Persoalannya, potensi pertumbuhan kinerja tersebut terus dibayangi momok imbas regulasi antideforestasi yang diterapkan Uni Eropa.