DPR dan KPU mengabaikan putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu 2024 dengan sepakat melanjutkan tahapan yang ada.

Partai Prima menghargai upaya hukum banding yang dilakukan KPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat yang menunda Pemilu 2024.

KPU resmi mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

KPU akan mengajukan banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024 pada pekan ini.

Wacana penundaan Pemilu 2024 bukan pertama kali terjadi. Penundaan pemilu pernah terjadi dari zaman Bung Karno hingga saat ini.

KPU menyiapkan dokumen banding terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Putusan PN Jakpus untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memunculkan nama Agus Jabo Priyono selaku Ketua Umum Partai Prima.

SBY merasa ada yang aneh dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan penundaan Pemilu 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait penundaan pemilu memicu kontroversi di masyarakat.

Partai-partai politik (parpol) kompak memprotes putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU menunda penyelenggaraan Pemilu 2024

Pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) secara serentak 2024 akan sesuai jadwal.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

Mahfud MD menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk menunda Pemilu 2024 bertentangan dengan konstitusi.

PN Jakpus memerintahkan KPU menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 setelah mengabulkan gugatan Partai Prima.

KPU bakal mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan penyelenggaraan Pemilu 202