OJK menyebut Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM akan memberikan kepastian hukum bagi bank BUMN.

Gelombang penolakan buruh terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) masih terus berdatangan

UU P2SK merupakan pengaturan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus ke dalam satu UU

LPS mengungkapkan bahwa program penjaminan polis akan menjamin asuransi jiwa dan umum. Untuk Asuransi Syariah, pihaknya masih menunggu aturan terkait.

OJK menargetkan bursa karbon akan launching pada tahun 2024 atau 2025.

BEI terus melakukan kordinasi dengan OJK dan kementerian terkait time line hingga model bisnis bursa karbon

Jokowi mengesahkan Omnibus Law Keuangan atau UU PPSK pada 12 Januari 2023. Undang-undang ini jadi yang keempat yang di sahkan Presiden tahun ini.

Bappebti punya waktu 6 bulan untuk menyusun PP terkait acuan masa transisi selama dua tahun perpindahan aset kripto dan derivatif dari Bappebti ke OJK.

OJK akan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto.

Susunan OJK akan ditambahkan menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota.

Mengapa dua fraksi DPR RI menyoroti pasar terkait koperasi simpan pinjam di RUU PPSK? Ini penjelasannya.