Akademi dan pakar hukum meminta agar Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang sedang dibentuk oleh pemerintah diisi oleh orang-orang kompeten dan independen.

BSSN memperingatkan pelanggar UU PDP terancam sanksi pidana hingga denda Rp6 miliar. Perusahaan yang lalai dalam melindungi data pengguna terancam sansi berat.

Sebanyak 10 UU di bidang komunikasi dinilai tidak memiliki sinergi satu sama lain, mulai dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui sanksi adminstratif atas pelanggaran UU PDP untuk pihak swasta sangat tegas.

Kemenkominfo meyakini akan makin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia seiring dengan hadirnya UU PDP.

Pemerintah berharap aturan turunan UU Perlindungan Data Pribadi, termasuk mengenai lembaga pengawas atau wasit UU PDP, rampung pada pertengahan 2024

Sejak berlakunya UU PDP hingga akhir 2023, ELSAM mencatat, sedikitnya terdapat dugaan pengungkapan secara melanggar hukum terhadap 668 juta data pribadi.

Kemenkominfo menargetkan regulasi yang mengatur lembaga independen pengawas data pribadi selesai pada kuartal II/2024

Kemenkominfo tengah menyusun turunan dari UU Perlindungan Data Pribadi, dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi.

Pembentukan otoritas pengawas pelindungan data pribadi (PDP) menjadi krusial seiring terus berulangnya insiden dugaan kebocoran data pribadi.

Bank Syariah Indonesia atau BSI (BRIS) wajib memberi tahu nasabah maksimal 14 hari soal dugaan bocornya data di dark web.

Harapan yang besar kepada aparat penegak hukum untuk bisa menindak pelaku pembocoran data pribadi masyarakat.

Subjek data pribadi tidak bisa mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan secara otomatis oleh pengawas sektor keuangan dan moneter.

UU PDP begitu dinantikan seiring maraknya kasus kebocoran data yang telah membuat masyarakat was-was.