Menkomdigi akan menindaklanjuti pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) pasca Presiden Prabowo Subianto pulang ke Tanah Air.

Komdigi menyebut lembaga perlindungan data pribadi (PDP) sementara akan dikelola oleh pihaknya atau berada di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Menkomdigi memberi penjelasan mengenai lembaga pelindungan data pribad (PDP) yang tak kunjung hadir hingga saat ini

Tidak hadirnya lembaga pengawas membuat ‘taring’ UU pelindungan data pribadi nampak tumpul. Korporasi pelanggar data privasi melenggang bebas

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang mulai berlaku pada Kamis (17/10/2024) belum memiliki lembaga independen sebagai ‘wasit’.

Independensi lembaga PDP yang akan berada dibawah naungan pemerintah menuai kritikan dan keraguan.

Elsam mendapat informasi bahwa implementasi UU PDP yang seharusnya jatuh pada17 Oktober mundur menjadi setelah 20 Oktober

Kemenkominfo telah mengajukan aturan turunan beserta dengan lembaga PDP sudah ke Sekretariat Negara.

Kehadiran UU PDP Oktober bulan depan diyakini dapat memangkas kasus kebocoran data di Tanah Air.

Kemenkominfo memperkirakan badan pengawas UU PDP baru hadir 2 bulan setelah UU PDP berlaku

Kekosongan lembaga yang menjalankan UU PDP membuat Jokowi berada di pusaran pelanggaran UU PDP

Menkominfo Budi Arie Setiadi merasa kinerjanya selama setahun  memuaskan.

Sederet regulasi terkait keamanan digital yang dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa menjegal aksi fraud di Indonesia.

Kemenkominfo masih menargetkan regulasi turunan UU PDP rampung sebelum Oktober 2024, atau sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden

Wamenkominfo Angga Raka Prabowo akan fokus dalam menyusun turunan UU PDP hingga tata kelola arsitektur data nasional pada masa jabatannya yang singkat.