Wakil Ketua Komite IV DPD Siska Marleni mengatakan bahwa DPR nekad menggelar fit and proper test meski belum ada pertimbangan DPD sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.

Merujuk pada Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2006 tengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari Dewan…

Koalisi masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dalam proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses seleksi anggota BPK yang sedang…

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan bahwa tim Panitia Seleksi (Pansel) Komisi XI sudah bekerja menyeleksi para calon sejak Selasa (2/7/2019) dan berakhir pada Kamis…

Bisnis, JAKARTA — Komisi XI tengah melakukan seleksi terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk menggantikan lima anggota yang habis masa baktinya pada Oktober…

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya kepada kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Perekonomian…

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya perbaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat kementerian atau lembaga maupun…

Jika asumsi jabatan politik itu dipakai,  produk BPK berpotensi menjadi produk politik yang didasari dengan pertimbangan politik.

BPK Perwakilan Jawa Tengah berharap Pemprov Jateng kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun ini.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk meningkatkan komitmen dengan jajaran kepala daerah kabupaten yang tidak mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Uji materi terhadap UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memasuki pokok perkara. Mahkamah Konstitusi meminta BPK memberikan pandangan resmi.

DPR dan Pemerintah berbeda pandangan soal batas waktu jabatan bagi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK memastikan proses audit laporan keuangan sejumlah kementerian dan lembaga negara sudah sesuai mekanisme yang diamanatkan undang-undang.

Guna menanggulangi korupsi secara maksimal di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan auditorat keuangan negara (AKN) baru, yakni AKN Bidang Investigatif dalam…

Seiring gagasan pembentukan Pusat Data Nasional (PDN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana membuat laporan keuangan tandingan terhadap laporan keuangan Kementerian dan…