Ngurah Rai juga bekerja sama dengan perusahaan India [GVK Services] sejak 2013. Kerja sama tersebut hanya pengelolaan area komersil.

Dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember tahun 2020 ditemukan anggaran bantuan tidak terduga Covid-19 sebesar Rp107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Yusril sebagai pehasihat hukum dari calon anggota BPK Dadang Suwarna menilai penetapan Nyoman sebagai anggota BPK cacat hukum.

Kami minta teman-teman ASN yang dulu mengerjakan anggaran itu yang menjawab laporan yang diminta BPK.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat atas temuan yang telah disampaikan BPK terkait pencatatan aset dalam KIB yang dinilai gelondongan tersebut.

LPS sebagai entitas yang diaudit oleh BPK telah memperoleh opini atas Laporan Keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material selama 7 tahun terakhir secara…

BPK mencatat Pemprov DKI Jakarta telah membayar Rp984,31 miliar kepada FEO terkait commitment fee rencana musim penyelenggaraan tahun 2019 dan 2020.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan BPK (BPK) Dwita Pradana mengatakan bahwa total rekomendasi itu senilai Rp259,38 triliun.

Direktur UMKM BNI Muhammad Iqbal menyampaikan perseroan terus melakukan penyaluran KUR dengan sebaik-baiknya. Perseroan juga terus mencari solusi perbaikan terhadap kekurangan…

Kendati pemerintah berulangkali membantah praktik ijon tersebut dan menyamarkannya istilah ijon dengan dinamisasi, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan bahwa…

Bisnis, JAKARTA — Megaskandal keuangan yang melilit perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya ditengarai sudah direncanakan sejak lama. Kejaksaan Agung masih…

Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia sudah resmi terpilih menjadi auditor eksternal International Maritime Organization (IMO). Apa dampaknya dan bagaimana rencana BPK selanjutnya?

Dalam pencalonan auditor eksternal IMO periode 2020-2023, BPK Indonesia harus bersaing dengan kandidat lain, yaitu BPK Italia dan Inggris.

Pengambilan sumpah jabatan tersebut merupakan kelanjutan dari keputusan sidang di internal BPK yang menunjuk dua orang tersebut duduk di pimpinan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit terkait dengan pengelolaan pendapatan 2018 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.