Besaran iuran BPJS Kesehatan regulasinya sejatinya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Apabila tidak mampu bayar atau peserta meninggal dunia, maka BPJS kesehatan bisa dinonaktifkan. Berikut cara menonaktifkan BPJS dengan mudah.

Berikut ini adalah informasi tentang iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini.

BPJS Watch memberikan masukan untuk mencegah defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Rp11 triliun pada Agustus-September 2025.

Presiden Jokowi menerbitkan aturan baru, berisi rencana kajian iuran BPJS naik, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan Wilayah IX telah membayarkan klaim total Rp3,55 triliun. Paling besar dibayarkan pada Rawat Inap Tingkat Lanjut di Faskes sebesar Rp2,09 triliun.

Dirut BPJS Kesehatan menyebutkan sekarang sudah 21.334 Fasilitas Kesahatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menerapkan antrean online.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron memberikan tanggapan mengenai potensi kenaikan iuran pada 2025.

BPJS Kesehatan berencana menambah kerja sama dengan rumah sakit swasta di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

"Sekarang, BPJS [Kesehatan] tidak punya utang ke RS, kecuali yang masih dalam proses klaim, tapi secara riil kami tidak punya utang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron bahwa peserta mandiri yang mayoritas menunggak iuran karena kesulitan ekonomi.

“Kalau tidak ada intervensi baru, sampai pertengahan 2025 tidak ada peningkatan iuran [BPJS Kesehatan].”

Aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan mencapai Rp56,5 triliun pada 2022, tumbuh dari Rp38,76 triliun pada tahun sebelumnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan warga RI lebih banyak yang meninggal karena TBC daripada Covid-19.

BPJS Kesehatan melaporkan melepas investasi aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebesar  Rp1,35 triliun dan aset badan Rp2,2 triliun pada tahun lalu.