Bisnis memperoleh sampel data pajak berisi NIK, NPWP, hingga nomor ponsel sejumlah pejabat yang diduga bocor. Ini hasil pemeriksaannya dalam server resmi DJP.
Wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK mengemuka karena selama ini dianggap salah sasaran. Padahal, nilainya hanya secuil dibandingkan belanja lainnya.
KPU DKI Jakarta menegaskan bahwa penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang sudah berpindah domisili tidak akan mempengaruhi DPT Pilkada 2024.
BPK beberapa kali memberikan catatan atas pengelolaan Tapera, dari soal kepesertaan hingga penyaluran dana tidak tepat sasaran senilai puluhan miliar rupiah.