Kemenkominfo memperkirakan badan pengawas UU PDP baru hadir 2 bulan setelah UU PDP berlaku

Kemenkominfo buka suara terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan oleh peretas (hacker) Bjorka di Breach Forums.

Bisnis memperoleh sampel data pajak berisi NIK, NPWP, hingga nomor ponsel sejumlah pejabat yang diduga bocor. Ini hasil pemeriksaannya dalam server resmi DJP.

Kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menambah catatan panjang kegagalan perlindungan data pribadi sektor publik.

Dugaan kebocoran data pajak terjadi saat Kemenkeu akan meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) dan implementasi NIK menjadi NPWP.

Data NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani, Menkominfo Budi Arie, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Agama Yaqut Cholil diduga bocor.

Sebanyak 6 juta data NPWP berisi berbagai informasi pribadi diduga bocor dan diperjualbelikan oleh akun Bjorka.

Kemenkominfo meminta masyarakat menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk untuk judi online.

Pemerintah diminta untuk memperketat metode aktivasi kartu sim guna mencegah praktik penyalahgunaan data masyarakat seperti yang terjadi di Bogor

Kominfo akan meminta penjelasan pihak Indosat dalam rangka evaluasi dan juga pencegahan.

Wamenkominfo baru yang dilantik hari ini akan mengemban tugas mulai dari menyiapkan turunan UU PDP hingga regulasi AI

Pemprov Jakarta buka suara soal banyaknya KTP warga yang dicatut untuk mendukung calon independen Dharma Pongrekun-Kun Whardana.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak pihak pemerintah untuk membentuk lembaga atau Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP).

Jutaan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) diduga bocor dan dijual di BreachForums dengan harga Rp160 juta.

Akademi dan pakar hukum meminta agar Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang sedang dibentuk oleh pemerintah diisi oleh orang-orang kompeten dan independen.