Pembahasan mengenai pensiun dini PLTU batu bara dan masalah Wadas sempat diyakini akan muncul dalam debat cawapres, tetapi ternyata absen hingga debat selesai.

Polemik di Desa Wadas, Jawa Tengah selalu muncul ke permukaan sebagai senjata politik yang menyudutkan Ganjar Pranowo selama kontestasi Pilpres 2024.

Konflik di Desa Wadas, Jawa Tengah yang sudah selesai, masih menjadi isu yang digunakan untuk menyerang pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ganjar-Mahfud siap meladeni jika isu wadas dibahas di debat capres-cawapres selanjutnya. Berikut kronologi kasus wadas.

Kehadiran Bendungan Bener diharapkan bisa menjaga ketersediaan air di musim kemarau.

Solidaritas Akademisi untuk Wadas (Sadewa) menolak tawaran konsinyasi yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk mengambil tanah warga Wadas, Jawa Tengah.

Warga tetap menolak rencana penambangan karena berpotensi mengurangi nilai ekonomi di masa mendatang.

Audiensi digelar untuk membahas sejumlah permasalahan yang hingga kini dialami warga. Mulai represifitas aparat hingga penolakan rencana tambang.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Iqbal Alqudusy menyampaikan belum ada permintaan pengamanan untuk tahapan lanjutan pengukuran lahan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas,…

Meskipun proses ganti rugi tengah berlangsung, namun sebagian besar warga Wadas masih melakukan penolakan atas rencana penambangan.

Total nilainya kurang lebih Rp335 miliar. Total luasan yang hari ini kita bayarkan di Desa Wadas 46,6 hektare.

Dalam pernyataan sikap tersebut, disebutkan bahwa lokasi penambangan tidak mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi warga.

Pembayaran ganti untung dilakukan setelah keseluruhan tahapan pelepasan lahan dinyatakan selesai.

Sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai proses pengukuran dan kini sedang dalam masa waktu tunggu selama 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan.

Seorang warga dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh salah seorang aparat.

Moeldoko menugaskan Deputi I Kantor Staf Kepresidenan untuk mengawal dan memonitor proses pembayaran ganti rugi ini.