Terpidana kasus korupsi pengadaan barang dan jabatan Rahmat Effendi dijebloskan ke Lapas Kelas IIA Cibinong.

Heru Budi Hartono, Ridwan Kamil, dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melakukan penandatangan MoU tentang pembangunan MRT East-West.

Kasus Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi bermula dari operasi tangkap tangan KPK. Hukumannya diperberat dari 10 menjadi 12 tahun bui di tingkat banding.

Hukuman Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi diperberat menjadi 12 tahun penjara di tingkat banding.

KPK menyetor uang denda terpidana penyuap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Lai Bui Min dkk.

Jaksa eksekutor pada KPK menjebloskan penyuap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ke penjara.

KPK telah menyelesaikan surat dakwaan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. Dia akan segera diadili.

Ada dugaan aliran duit korupsi Rahmat Effendi digunakan untuk investasi.

Berkas pemberi suap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung.

Sekda Pemkot Bekasi Reny Hendrawati mengembalikan uang terkait kasus dugaan suap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmad Effendi ke KPK.

KPK mendalami dugaan adanya patokan pemberian sejumlah uang untuk mendapatkan rekomendasi promosi jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KPK memanggil empat orang untuk diminta keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effend diduga menerima sejumlah uang dari beberapa ASN Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya.

Plt Jubir KPK Ali Fikri membenarkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melakukan pertemuan virtual melalui zoom meeting dengan pihak selain keluarga dan kuasa hukum.

Pengembangan kasus dugaan suap Wali Kota Bekasi mengarah ke anggota DPRD Kota Bekasi.

Politisi Partai Golkar Azis Samual menegaskan bahwa penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait dugaan korupsi tidak berhubungan dengan Partai Golkar.