Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP memberikan ruang bagi presiden dan DPR untuk menurunkan tarif PPN hingga 5% dengan menerbitkan PP.

Pemerintah kerap menyampaikan bahwa PPN naik jadi 12% akan berlaku karena amanat undang-undang. Namun, kini muncul sinyal keputusan final di tangan Prabowo.

Kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sebenarnya merupakan amanat Undang-Undang HPP, tetapi kini Airlangga menyebut keputusan itu belum final.

Kubu presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu opsi membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% adalah dengan menggaet suara DPR dalam revisi UU HPP.

PPN untuk pembangunan ataupun renovasi rumah pribadi akan bakal naik jadi 2,4% mulai tahun depan. Ini penyebabnya!

Pemerintah melirik peluang pemberlakuan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan pada semester II/2023, setelah tertunda dan terus menjadi wacana.

Peningkatan target rasio perpajakan tersebut sebagai bentuk optimalisasi Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Menurut World Bank ada banyak masyarakat mampu yang memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN sehingga menggerus potensi penerimaan negara.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengatakan aturan teknis Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP belum rampung.

Implementasi PMK ini diharapkan dapat memudahkan WP dalam memahami dan melaksanakan amanat terkait kebijakan UU HPP.

Dirjen Pajak menjelaskan bahwa emas batangan, telur, daging, buku hingga sejumlah jasa seperti kesehatan, pendidikan, sosial bebas dari pengenaan tarif PPN 11 persen.

Reformasi yang menonjol dalam UU HPP adalah menciptakan rezim perpajakan yang adil, khususnya dalam hal beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, serta keberpihakan…

Keputusan pemerintah yang tetap menaikkan tarif PPN pada 1 April 2022 dinilai sebagai ide yang buruk. Setidaknya, ada empat alasan yang diberikan pengamat sebagai alasan…

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pajak 2022 diyakini akan ikut mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional terutama sektor properti

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan tetap menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait tarif PPN.

PPS yang berlaku sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 itu hampir sama dengan program Tax Amnesty yang berlaku pada 2016. Program itu membuka kesempatan wajib pajak untuk…